Dalam rangka memperkuat pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Papua bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) e-Walidata bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (15/7)
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.1/1236/Bangda tanggal 25 Februari 2026, yang menekankan pentingnya percepatan pengelolaan DSSD sebagai pondasi penyusunan dokumen strategis seperti RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2045, RKPD 2026, serta evaluasi RPJMD 2025–2029 melalui SIPD.
Kepala Dinas KOMINFO Papua, Jeri A. Yudianto, dalam arahannya menekankan peran strategis setiap SKPD sebagai produsen data dan walidata pembantu.
Ia menegaskan bahwa “Proses bisnis e-Walidata dimulai dari perencanaan pengumpulan, pemeriksaan hingga penyebarluasan data. SKPD tak hanya memasukkan angka ke aplikasi, tapi juga wajib memastikan keakuratan metadata karena akan divalidasi sebelum disebarluaskan,” ujarnya.
Jeri juga menambahkan pentingnya kerja sama dengan Pusdalisbang Bapperida selaku sekretariat Forum Satu Data Papua dan BPS sebagai Pembina Data, agar secara aktif mendukung penginputan e-Walidata dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan. Hal ini untuk mencegah hambatan dalam penyusunan RKPD 2026 yang sudah semakin dekat.
Kadis KOMINFO mengajak seluruh peserta Bimtek yang terdiri dari Kasubag dan staf program di tiap SKPD untuk mengikuti pelatihan ini dengan seksama serta melakukan penginputan data sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Ia juga memberikan apresiasi kepada narasumber dari Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, serta Tim NGO Scala yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
“Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Data yang berkualitas adalah kunci untuk perencanaan yang cerdas dan pembangunan yang menyejahterakan,” tutup Jeri A. Yudianto.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh pemangku kepentingan semakin menyadari bahwa data bukan sekadar angka, tapi fondasi pembangunan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. *
