PAPUA.SIN.CO.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua mengidentifikasi 12 isu hoaks yang berkaitan dengan Papua sepanjang Januari hingga Juli 2026. Berbagai informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, hingga penyalahgunaan nama pejabat daerah.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan penyebaran hoaks masih menjadi tantangan di ruang digital. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
“Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, dan biasakan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi kepada orang lain,” ujar Jeri.
Ia menjelaskan, hoaks yang teridentifikasi antara lain terkait isu penangkapan anggota KKB dan warga negara asing, rencana pemindahan satu juta warga Israel ke Papua, pangkalan militer asing di Papua, hingga informasi pelayanan publik yang menyesatkan.
Selain itu, Kominfo juga menemukan informasi palsu mengenai undian berhadiah Bank Papua, bantuan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Papua, bantuan senilai Rp147 miliar, akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta kabar libur khusus untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026.
Menurut Jeri, Dinas Kominfo terus memperkuat pemantauan ruang digital dan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Upaya tersebut dibarengi dengan edukasi literasi digital agar masyarakat semakin cerdas dalam memilah informasi.
“Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah, media massa yang kredibel, maupun layanan cek fakta yang tersedia. Saring sebelum sharing menjadi langkah sederhana untuk menghentikan penyebaran hoaks,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, media, komunitas, tokoh masyarakat, dan seluruh warga dapat menjaga ruang digital Papua tetap sehat, produktif, serta terhindar dari penyebaran disinformasi. ***
