Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat pengawasan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan Sapto Agung Riyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, Senin (14/4/2025).
Ramses menilai, pengawasan bukan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan atau setelah kegiatan berjalan, tetapi sejak perencanaan. Dengan begitu, pembangunan yang dirancang bisa sesuai sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kalau tidak diawasi dari awal, kita bisa menyimpang dari rencana. Karena itu kami selalu minta masukan dari BPKP, termasuk dalam penanganan aset milik Pemprov Papua,” ujar Ramses.
Ia menambahkan, fungsi BPKP juga penting dalam mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan hasil akhir pembangunan. Peran ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dalam kesempatan itu, Sapto Agung Riyadi menyatakan kesiapan BPKP untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Ia menyebut BPKP akan memberi pendampingan dalam aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian potensi kecurangan.
“Kami memastikan kegiatan yang dijalankan pemda sesuai aturan perundang-undangan. Kami juga bantu memperbaiki tata kelola dan sistem pengendalian agar potensi kecurangan dan tindak pidana korupsi bisa ditekan,” kata Sapto.
