Jakarta – Gugun Muhammad, koordinator advokasi Urban Poor People’s Consortium (UPC), mengatakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah harus menyediakan alat-alat produktif agar masyarakat tidak bergantung pada dukungan pemerintah.
Gugun menjelaskan, pemerintah tidak mungkin menanggung keseluruhan kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial (bansos). Dalam hal ini, pemerintah mestinya menjadi pendukung yang menghadirkan alat produksi agar masyarakat tidak ketergantungan.
“Kalau dikasih makan (sumbangan) setiap hari orang tidak berdaya dan tidak akan lepas dari kemiskinan itu sendiri. Jadi seharusnya pemerintah memberikan alat produksi dan menjaga merata dan tidak timpang,” kata Gugun saat dihubungiBeritasatu.com, Senin (22/11/2021) dilansir beritasatu.com.
Ia menyebutkan, program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan selama ini digulirkan bersifat karitatif, sehingga tidak dalam artian betul-betul masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Itu menurut saya tidak menyelesaikan kemiskinan itu sendiri,” ucapnya.
Gugun menjelaskan, pendekatan karitatif ketika awal pandemi Covid-19 tidak menjadi masalah, tetapi ketika sudah tidak dalam kondisi darurat seharusnya dibarengi dengan solusi lebih permanen.
Dikatakan Gugun, persoalan kemiskinan ini terjadi karena tidak meratanya sumber daya. Ia mencontohkan, krisis agraria yakni di pedesaan, tanah menjadi kunci sebagai alat produksi, jika masyarakat tidak memiliki tanah menjadi hak milik tentu menjadi buruh yang dibayar murah.
Gugun menjelaskan, jika pemerintah hanya fokus pada program pemberian bantuan subsidi, tentu ini akan mendukung ketika disurvei. Sebab, survei ini mengecek tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Tentu saat itu masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok karena mendapat uang atau bantuan subsidi dari pemerintah. Namun, ini bersifat sementara.
Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus mengubah dari sisi pemilihan program dan dan mereformasi kebijakan. Sebab, program pemerintah saat ini belum dapat mengentaskan kemiskinan hanya bisa menurunkan angka kemiskinan ketika disurvei.
“Turunkan angka kemiskinan bisa karena angkanya yang diturunkan tetapi untuk mengentaskan kemiskinan saya enggak yakin karena kebijakan berkebalikan dengan faktanya,” ucapnya.
Dikatakannya, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ketergantungan dengan bantuan atau subsidi dari pemerintah maupun orang lain.
Sementara, bansos hadir dalam rangka meningkatkan daya beli supaya konsumsinya meningkat dan angka keluarga tidak mampu membeli menjadi turun, sehingga angka kemiskinan juga turun.
“Perhitungan survei ini berpatok pada tingkat konsumsi dan daya beli, seharusnya melihat kemampuan dari daya beli masyarakat tanpa ada bantuan subsidi,” ucapnya.(*/cr2)