Plt Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Arianti Anaya mengatakan, Indonesia akan kedatangan vaksin Pfizer dengan jumlah cukup banyak. Dalam hal ini melalui skema bilateral sebanyak 50 juta dosis, serta ada dari skema multilateral dari Covax.
Arianti menyebutkan, skema distribusi vaksin Pfizer ini akan menyasar seluruh wilayah di Indonesia. Akan tetapi, untuk saat ini karena penyimpanan vaksin Pfizer membutuhkan suhu ruangan minus 70 derajat celsius, maka harus menggunakan logistik tertentu, sehingga baru beberapa provinsi yang memungkinkan vaksin Pfizer dapat disimpan dengan baik.
“Kita akan melakukan pendistribusian ke seluruh Indonesia untuk Pfizer. Saat ini Kementerian Kesehatan juga sedang menyiapkan logistik yang dibutuhkan untuk penanganan Pfizer mengupayakan cold chain minus 70 derajat celsius di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga jika memang harus didistribusikan ke seluruh Indonesia, maka logisitik untuk menangani Pfizer ini ada di lokasi masing-masing,” kata Arianti pada konferensi pers daring tentang “Update Ketersediaan Vaksin di Indonesia”, Selasa (24/8/2021).
Sementara untuk sistem distribusi vaksin secara keseluruhan, Arianti menyebutkan,hingga saat ini distribusi merata. Pendistribusian fokus pada Pulau Jawa dan Bali terjadi pada Juli 2021. Hal ini menyesuaikan dengan peningkatan kasus di wilayah tersebut.
Kendati begitu, kata Arianti, saat ini, Pulau Jawa dan Bali sasaran sudah meningkat, sehingga Kemkes melakukan distribusi vaksin ke seluruh provinsi. Lalu, dari provinsi akan didistribusikan ke kabupaten/kota.
“Ini yang kami harapkan agar provinsi sesegera mungkin melakukan pendistribusian ke kabupaten/kota setelah vaksin ini sampai di provinsi,” ucapnya.
Kendala dalam proses distribusi ini, Arianti menyebutkan, apabila stok vaksin ada, Kemkes sudah melakukan perencanaan dengan baik. Bahkan sudah menyiapkan distribusi sampai ke kabupaten/kota apabila memang ada kabupaten/kota yang perlu didistribusikan langsung. Akan tetapi, Kemkes sesuai skema mendistribusikan sampai di tingkat provinsi. Kemudian, provinsi mendistribusi ke kabupaten/kota.
“Jadi beberapa skema sudah kita siapkan dari Kementerian Kesehatan dan sebenarnya proses distribusi ini tidak ada masalah. Hanya ada beberapa daerah, misalnya Papua terjadi kendala transportasi, karena tidak bisa dikirim setiap hari dengan pesawat, sehingga ada keterlambatan 1 atau 2 hari,” pungkasnya. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com
